PEMERINTAH NEGARA DAN WARGA NEGARA
PDI-P Sindir Koalisi Merah Putih yang Tak Sisakan Kursi bagi Koalisi Jokowi-JK
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) Ahmad Basarah menyindir sikap Koalisi Merah Putih yang menyapu bersih kursi
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Basarah menilai sikap koalisi tersebut sebagai demokrasi
"Koalisi pendukung Prabowo itu demokrasi yang berlaku demokrasi liberal, pemenang ambil
semua, tidak memberikan kepada partai di luar Prabowo. Orde Baru yang dipimpin Pak Harto
saja menyisakan kursi menteri untuk PDI dan PPP. Biarlah rakyat yang menilai," kata Basarah di
kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Basarah tidak mempersoalkan sikap itu. PDI-P pun memiliki strategi tersendiri untuk menyaingi
kekuatan Koalisi Merah Putih.
"Pasti kami ada strategi, enggak bisa dibocorkan. Yang pasti Jokowi-JK menjalankan kekuasaan
nasional sesuai Pancasila, UUD 1945 dan hukum, serta memegang teguh prinsip, jadi bisa Insya
Allah," katanya.
Koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadapi
tantangan di parlemen. Koalisi tersebut hanya diisi oleh PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem,
dan PKB. Jumlah ini masih kalah kuat dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang diisi oleh lima partai
politik, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Partai Demokrat yang mengklaim tak
memihak kedua kubu tetap dilirik oleh KMP, antara lain dalam paket pimpinan DPR.
Koalisi pendukung Jokowi-JK kalah dalam pengusungan paket pimpinan DPR yang dimenangkan
Koalisi Merah Putih. Paket pimpinan DPR yang akhirnya terpilih yakni Settya Novanto (Golkar),
Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra). Pada Senin
besok, MPR akan kembali bersidang untuk memilih paket pimpinan MPR.
Ulasan Pribadi :
Menurut pendapat saya , sebaiknya sebagai seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang sportif
dan menjadi panutan untuk masyarakatnya . Jika pemimpinnya saja tidak menerapkan jiwa
sportif , pasti masyarakatnya pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya .
Seharusnya sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap yang terpuji , tidak
membeda-bedakan satu orang dengan yang lain .
Lebih baik program yang prabowo inginkan yakni memilih MPR dengan dipilih oleh DPR
sebaiknya tidak dilakukan , karena rakyat pun berhak untuk memilih pemimpinnya sesuai hati
nurani . Karena jika DPR yang memilih belum tentu itu pilihan yang terbaik.